Pemerintah Aljazair sebagaimana tertuang dalam UU Keuangan Revisi APBN Tahun 2009 telah menetapkan sistem pembayaran luar negerinya harus menggunakan sistem L/C. Walaupun demikian masih banyak importir Aljazair yang masih merasa terganggu dengan sistem tersebut. Hal ini terkait dengan SDM perbangkan di Aljazair yang masih belum siap untuk memberikan pelayanan secara profesional dan cepat. Banyak kalangan importir Aljazair yang merasa dirugikan karena barang yang diimpor terhambat oleh lambatnya pelayanan sistem perbankan tersebut. Menteri Prospektif dan Statistik Aljazair Mr. Hamid Temmar (Mantan Menteri Industri, UKM dan Promosi Investasi) mengatakan bahwa sistem perbankan Aljazair tidak seiring dengan sistem dan standar internasional. Akibatnya banyak pengusaha importir Aljazair menggunakan Bank Asing untuk melakukan pembayaran dengan sistem L/C tersebut. Adapun pengusaha yang tidak memiliki simpanan di Bank asing akan merasa kesulitan dan terpaksa harus menunggu dan menerima pelayanan yang tidak profesional tersebut. Banyak eksportir dan penyuplai barang ke Aljazair yang tidak mau dibayar dengan menggunakan L/C Aljazair.

Mereka sudah terbiasa dengan regulasi sistim pembayaran yang konvensional yaitu Cash Against Document (CAD), dibayar setelah barang tiba di pelabuhan Aljazair.

Sistim tersebut menyulitkan para eksportir di Indonesia yang merasa tidak mendapatkan jaminan atau kepastian untuk pembayarannya hingga barang tiba di Aljazair, terutama karena kemungkinan terjadinya kenaikan harga barang selama di perjalanan. Apalagi komoditi yang dibeli dari Indonesia pada umumnya adalah komoditi hasil pertanian dan kehutanan seperti kopi, teh dan kayu yang harganya sangat fluktuatif mengikuti harga di bursa pasar (stock) internasional.
Permasalahan tersebut sangat dipahami oleh Pemerintah Aljazair yang melihat bahwa perekonomian Aljazair semakin terbuka dan terintegrasi dengan pasar internasional karena kemampuan industri untuk komoditi non-migasnya belum dapat memenuhi kebutuhan domestik. Tabel 3 menunjukkan bahwa untuk komoditi non-migas tsb, total nilai impornya mencapai US$ 42,638 milyar, jauh lebih tinggi dari pada ekspornya yang hanya mencapai US$ 1,690 milyar. Demikian pula Tabel 4, nilai impor non migasnya yang mencapai US$ 36,497 milyar juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspornya yang hanya US$ 1,400 milyar.

KBRI menyambut baik dikeluarkannya amandemen UU Keuangan tsb. Dengan demikian masalah sistem pembayaran yang selama ini menjadi kendala bagi para eksportir Indonesia yang akan melakukan transaksi dagang dengan pengusaha Aljazair telah hilang. Walaupun demikian petunjuk implementasi peraturan baru oleh pihak Otoritas Keuangan dan Menteri Keuangan Aljazair, hingga saat ini belum mengeluarkan petunjuk yang lebih rinci (seperti Kepmenkeu) untuk pelaksanaan pasal 69 tersebut. 

2. Transaksi dagang berdasarkan hubungan tradisional

Pengusaha Aljazair lebih senang mengimpor barang melalui mitra dagang tradisionalnya di Perancis (sebagian besar mempunyai hubungan keluarga), Italia, Jerman, Spanyol dan Turki. Perdagangan melalui pihak ketiga tersebut menyebabkan harga barang Indonesia  di pasar Aljazair lebih mahal sehingga tidak competitive.

Sebagai mitra dagang tradisional, pebisnis dari negara-negara tersebut juga sangat memahami seluk beluk administrasi prosedur kepabeanan Aljazair yang masih konvensional.

3. Kurangnya perhatian pengusaha Indonesia terhadap potensi Aljazair

Hal ini tercermin dalam sedikitnya jumlah pelaku usaha Indonesia yang melakukan observasi pasar secara langsung ke Aljazair, meninjau atau mengikuti pameran  dagang di Aljazair. Mereka juga sangat jarang memanfaatkan keberadaan KBRI Alger untuk mendapatkan informasi guna menembus pasar Aljazair. 

Hal ini juga merupakan salah satu kendala khususnya bagi pengusaha Indonesia  yang ingin mengadakan kontak dengan  kalangan impotir komoditi tertentu. Demikian pula bagi KBRI Alger dalam mencari kontak untuk membahas upaya-upaya bersama dalam meningkatkan volume ekspor komoditi tertentu ke Aljazair. Semua kontak bisnis hanya dapat dilakukan dengan KADIN Aljazair (yang merupakan institusi pemerintah) atau ALGEX (Agenec Algérienne de Promotion du Commerce Extérieur) yang juga merupakan (lembaga pemerintah), badan pengembangan perdagangan luar negeri Aljazair.

5. Kendala Bahasa

Seluruh aktifitas usaha di Aljazair menggunakan bahasa Perancis dan Arab termasuk penerbitan dokumen dan publikasi resmi. Bahasa Inggris belum banyak digunakan kalangan pebisnis Aljazair.

Terbatasnya informasi mengenai potensi ekonomi Aljazair di Indonesia menjadikan para pelaku bisnis di Indonesia kurang memahami potensi pasar Aljazair. Bahan informasi dalam bentuk brosur atau pamflet sangat terbatas. Demikian pula, informasi mengenai potensi ekspor Indonesia di kalangan importir Aljazair juga masih terbatas. KBRI Alger telah berusaha memasukkan informasi dimaksud ke dalam web site KBRI yang dapat membantu kalangan pebisnis Aljazair dan Indonesia untuk lebih memahami potensi ekonomi kedua negara.

Hingga saat ini belum ada perusahaan pelayaran atau maskapai penerbangan yang membuka jalur langsung Indonesia – Aljazair sehingga pengiriman barang dari Indonesia ke Aljazair jika dengan kapal laut selalu melalui Eropa (Perancis, Spanyol) yang memakan waktu sekitar 30 hari atau jika dengan pesawat udara sekitar 4 hari (via Doha, Dubai, Frankfurt).

IV. Upaya dalam Meningkatkan Volume Ekspor Indonesia ke Aljazair

1.    Pendekatan kepada Pemerintah Aljazair:

KBRI Alger telah mengadakan pendekatan kepada Pemerintah Aljazair khususnya yang menangani masalah kerjasama perdagangan RI – Aljazair, a.l. Kemlu, Kementerian Perdagangan, KADIN Nasional Aljazair dan ALGEX (Agenec Algérienne de Promotion du Commerce Extérieur). Saran jalan keluar yang telah disampaikan ke pihak Pemerintah Aljazair a.l.:

• Dibentuk kesepakatan kerjasama antara perbankan kedua negara untuk memfasilitasi kegiatan pedagangan bilateral, khususnya kemungkinan penunjukkan bank koresponden di Indonesia dan Aljazair;
• Merampungkan draft MOU antara Bank Indonesia – Bank Central d’Algérie yang telah disampaikan Deplu kepada Kemlu Aljazair;
• Meninjau kembali perjanjian bilateral di bidang perdagangan (Trade Agreement 1987); 
• Meninjau kembali kerjasama antara KADIN Aljazair dengan KADIN Indonesia  Komite Timteng & OKI (MOU 1992); dan
• Menindaklajuti kesepakatan kerjasama KADIN Aljazair dan KADIN Indonesia, khususnya pembentukan Business Council di masing-masing negara (MOU 2003).

2.   Temu Bisnis:



KBRI Alger bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan, KADIN Nasional Aljazair, ALGEX (Agenec Algérienne de Promotion du Commerce Extérieur) dan Forum des Chefs Entreprises /FCE (Forum Pimpinan Perusahaan) telah mengadakan beberapa kegiatan promosi dagang a.l. dalam bentuk business meetings dengan kalangan importir produk-produk komoditi Indonesia. KBRI Alger juga mengadakan roadshow baik di Ibukota Alger maupun ke beberapa kota besar di luar Alger. Pada waktu TEI 2008, KBRI Alger mengadakan roadshow ke kota-kota besar di wilayah Barat Aljazair, yaitu Tlemcem dan Oran. TEI 2009, pada tgl 11 – 14 Oktober 2009 KBRI Alger telah mengadakan roadshow ke kota-kota di wilayah Timur Aljazair, yaitu Annaba dan Tebessa. Untuk TEI 2010, tanggal 13-17 Oktober 2010, KBRI mengadakan berbagai temu bisnis di ibukota Alger. Begitu juga untuk TEI 2011 (18-25 Oktober 2011), KBRI Alger mengadakan berbagai kegiatan dan pertemuan bisnis dengan Ketua dan Anggota Kadin Daerah (Kadinda) Propinsi Constantine, Kadinda Propinsi Mila dan Kadinda Propinsi Setéf.

3.   Berpartipasi dalam Pameran Dagang

KBRI Alger selalu mengikuti pameran internasional tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aljazair, a.l. Pameran Internasional Kerajinan Tradisional setiap bulan Maret dan Pameran Internasional Alger (Foire International d’Alger/FIA) setiap bulan Juni. Selain kedua pameran tersebut, masih banyak pameran internasional yang diadakan di Aljazair seperti pameran inetrnasional pekerjaan umum, pameran internasional batimatec/bangunan, dan sebagainya (daftar pameran di Aljazair tahun 2012 terdapat dalam website KBRI Alger: (www.indonesia-dz.org). Hingga saat ini kalangan eksportir Indonesia masih belum memanfaatkan ajang tersebut secara maksimal. Pada Pameran Internasional Pekerjaan Umum tanggal 21-24 Nopember 2011 dan Pameran Internasional Kerajinan Tradisional dan Seni tanggal 23-28 Nopember 2011, KBRI Alger telah menyelenggarakan Paviliun Indonesia (36 M2) yang memamerkan komoditas produksi dari perusahaan Indonesia. Satu perusahaan konstruksi Indonesia PT. Wiajaya Karya dan sembilan perusahaan UKM RI yaitu :

• ”Miar Collection”, Jl. Cipinang Jaya KK 35, Jakarta Timur
• ”Devi Collection”, Mall Thamrin City Blok E7, Jakarta Pusat
• ”Delliana Collection”, Jl. Mahoni I, Pondok Aren Tangerang
• ”Sykestex Garment”, Jl. Yuda Bhakti, Pekalongan
• ”Olinda Collection”, Jl. Gerlong Tonggoh Raya, Bandung
• ”Reny Feby Jewellry”, Jl. Taman Lagura Indah, Jakarta
• ”Pertiwi Collection”, Jl. Jenderal Sudirman 86, Jakarta
• ”Adnyani Collection”, Jakarta
• ”PT. Angkasa Pura II”, Jakarta

B. Promosi di Media Massa:



KBRI Alger juga mengadakan promosi di media massa, antara lain melalui pemasangan iklan, mengadakan wawancara dan mengundang wartawan Aljazair untuk berkunjung ke Indonesia. Sejak tahun 2008, wartawan Aljazair yang diundang ke Indonesia adalah:

Ms. Samira Belamri, wartawati harian Echourouk, membuat liputan khusus tentang Indonesia, Juli 2008;


Mr. Benreguia Salah, wartawan harian La Tribune, dalam rangka TEI 2008 di Jakarta, Oktober 2008;


Ms. Fadila Abba, wartawati harian El Moudjahid, dalam rangka kunjungan Menteri PU Aljazair ke Indonesia, Januari 2009;

Mr. Abrous Outoudert, wartawan Liberté, dalam rangka kegiatan Indonesia-Middle East Update di Batam, Maret 2009.

Ms. Maya Amrani, reporter TV Canal Algerie (nasional), membuat liputan khusus tentang Indonesia, September 2009;

Mr. Reda Chennouf, wartawan harian El Khabar, dalam rangka TEI 2009, Oktober – Nopember 2009.

Mr. Mohamed Nadjib Boukerdous, Pemred harian Ech-Chaab dan Ms. Faiza Mostefa, Reporter Kanal A. 3 Televisi Aljazair/ENTV, dalam rangka meliput kegiatan Indonesia-Middle East Update ke-5 di Palembang dan TEI 2010 di Jakarta, Oktober 2010.

Mr. Fethi Lemannet, Wartawan harian ”El Hiwar” berhaluan independen, yang mengunjungi Indonesia dalam rangka meliput kegiatan Indonesia Middle East Update di Surabaya dan Bandung pada tanggal, 10-16 Juli 2011.

V. INVESTASI

Prinsip dasar penyelenggaraan investasi di Aljazair :

- Kebebasan berinventasi
- Non-diskriminasi
- Perlindungan investasi
- Keuntungan yang tidak terbatas

Undang-undang 01-03, 20 Agustus 2001 mengenai Pengembangan Investasi, yang dilengkapi dengan UU 06-08, 15 Juli 2006 merupakan perangkat hukum Aljazair yang menyatakan bahwa setiap orang atau entitas, baik nasional maupun asing, dapat melakukan investasi di bidang produksi barang maupun jasa, dimana investasi dilaksanakan melalui alokasi konsensi dan/atau lisensi.

Pengaturan investasi di Aljazair berada di bawah tanggung jawab 3 lembaga yaitu :

1. Le Conseil National de l'Investissement (CNI) / Dewan Nasional Investasi
Merupakan badan yang mengeluarkan keputusan strategis terkait investasi dan mempelajari proposal investasi yang diajukan apakan relevan dengan kepentingan pemerintah.

2. Dalam fungsinya sebagai badan promosi dan mobilisasi investasi, Departemen Perindustrian dan Promosi Investasi (Ministére de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement) melalui Direktorat Jenderal Inventasi (la Direction Générale de l'Investissement) antara lain bertanggung jawab mengembangkan kebijakan nasinoal mengenai investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Penerapan kebijakan investasi dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Investasi (Agence Nationale de Développement de l'Investissement /ANDI dan Badan Nasional Perantara dan Pengaturan Lahan Investasi (Agence Nationale d'Intermédiation et de Régulation Foncière /ANIREF), dibawah arahan dan pengawasan Deparetemen Perindustrian dan Promosi Investasi.

¨PERATURAN INVESTASI ALJAZAIR

Pada tanggal 26 Juli 2009 Pemerintah Aljazair telah mengeluarkan UU APBN Revisi tahun 2009 yang telah diumumkan dalam "Journal Officiel" atau disebut dengan Lembaran Negara No. 44 tertanggal 26 Juli 2010. Dalam pasal 58 UU APBN Revisi tahun 2009 itu disebutkan bahwa "pelaksanaan investasi asing hanya dapat dilaksanakan melalu sistem kemitraan (joint venture) dengan kontribusi mitra nasional paling sedikit 51% dari modal dan kontribusi mitra asing maksimuml 49%. Yang dimaksud dengan mitra nasional adalah bisa lebih dari satu mitra".

Ketentuan pengiriman/transfer keuntungan usaha kemitraan bagi mitra asing belum diatur dalam peraturan pemerintah mengenai hasil investasi di Aljazair. Transfer yang saat ini dilakukan atas dasar perjanjian kontrak kedua belah pihak (sebagai contoh isi kontrak menerangkan bahwa 60% pembayaran transfer ke Indonesia dan 40% untuk operasional di Aljazair), maka perjanjian kontrak tersebut yang akan menjadi acuan berupa transfer profit usaha bagi mitra asing.

Pemerintah Aljazair saat ini masih menitikberatkan pada menarik investasi di dalam negeri, sehingga kebijakan Bank Sentral belum berpihak kepada investor Aljazair yang ingin berinvestasi di luar negeri. Selain itu, untuk mentransfer dana keluar negeri juga harus memperoleh izin dari Bank Sentral. Meskipun tidak ada larangan dari Pemerintah untuk melakukan investasi ke luar negeri (outward investment), namun hingga saat ini investasi luar negeri Aljazair hampir seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah. Investasi pemerintah (public investment) di luar negeri jumlahnya sangat dibatasi yaitu maksimum 50% dari hasil ekspor non migas Aljazair. Sementara itu, hasil ekspor non-migas Aljazair besarnya hanya 3% dari total ekspor Aljazair.

Investasi pemerintah Aljazair di luar negeri selama ini hanya dilakukan oleh Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Nasional, SONATRACH, terkait dengan keinginan mereka mengembangkan pasar migasnya di luar negeri. Investasi SONATRACH antara lain terdapat di Peru dengan nilai investasi sebesar USD 142.2 juta dan di Lybia sebesar USD 12 Juta.

Pendekatan politik Pemerintah Pusat


Untuk meningkatkan kerjasama ekonomi perdagangan kedua negara Indonesia - Aljazair diperlukan pendekatan politik Pemerintah Pusat. Pendekatan ini bukan hanya untuk mendukung usaha peningkatan volume impor RI non migas RI, juga untuk memberi support masuknya perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia (BUMN & Swasta) di Aljazair dalam rangka berpartisipasi/berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan proyek-proyek konstruksi bangunan dan infrastruktur yang sedang marak di Aljazair.