Hubungan Bilateral RI - Aljazair

1. Hubungan Indonesia-Aljazair berlangsung dengan baik sejak KAA Bandung 1955, ketika Indonesia mendukung kemerdekaan Aljazair dari penjajahan Prancis.

2. Aljazair sangat menghargai dukungan Indonesia dan menyebut Indonesia sebagai “Saudara Kandung”.

3. Hubungan diplomatik Indonesia-Aljazair dimulai pada tahun 1963, ditandai dengan pembukaan KBRI di Alger pada tahun tersebut. Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair tanggal 5 Juli 1962.

4. Hubungan tradisional sebagai sahabat lama menjadi landasan yang kuat dan asset bagi masa depan kerjasama kedua negara.

5. Indonesia dan Aljazair mempunyai kesamaan latar belakang sejarah perjuangan kemerdekaan dan mayoritas berpenduduk Muslim.

6. Kedua negara senantiasa memelihara hubungan bilateral di berbagai fora, baik regional maupun internasional seperti GNB, OKI, OPEC, PBB dan New Asia-Africa Strategic Partnership.

7.Hubungan baik kedua negara juga terlihat pada saling kunjung antar Pejabat Tinggi, anggota Parlemen dan hubungan antar masyarakat.

8. Dalam kerjasama bilateral di bidang infrastruktur, PT Wijaya Karya berpartisipasi dalam proyek sipil terbesar di Aljazair (East-West Motorway Project) sebagai mitra konsorsium Jepang (COJAAL). Pada Juni 2007 PT Wijaya Karya telah membangun 45 buah jembatan, 47 saluran drainese jalan (box culvert), dan 9 unit road box culvert. Untuk mendukung kegiatannya tsb, PT Wijaya Karya juga telah membangun 1 unit pabrik beton pra-cetak (pre-cast concrete) yang telah memproduksi 320 girder dan mempekerjakan 1812 tenaga terampil Indonesia.

Kebijakan umum hubungan luar negeri Indonesia terhadap Aljazair

1. Indonesia menganggap Aljazair sebagai negara sahabat lama, dimana Indonesia merupakan salah satu negara pendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair dari penjajahan Prancis yang dimulai tanggal 1 November 1954

2. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair pada tanggal 5 Juli 1962

3. Indonesia bekerjasama dengan Aljazair di berbagai fora internasional seperti PBB, GNB, OKI dan OPEC

4. Indonesia menghargai partisipasi Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika, dalam KTT Asia- Afrika di Bandung, April 2005 yang menghasilkan New Asia-Africa Strategic Partnership (NAASP)

5. Indonesia terus bekerjasama dengan Aljazair dalam upaya meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang yang saling menguntungkan

6. Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan persahabatan antar Parlemen dan antar masyarakat kedua negara

7. Indonesia menilai Aljazair sebagai pasar yang cukup potensial bagi komiditi ekspor Indonesia

8. Indonesia menilai Aljazair sebagai mitra potensial untuk kerjasama non-tradisional seperti kontra terorisme, pemberantasan korupsi,  infrastruktur dan media.

Perkembangan Hubungan Bilateral RI – Aljazair

1. Hubungan Indonesia – Aljazair telah dirintis sejak masa perjuangan bangsa Aljazair merebut kemerdekaan dari penjajahan Perancis (1954 – 1962). Indonesia sebaga Ketua dan pemrakarsa GNB sesuai dengan politik luar negerinya yang bebas aktif telah mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Aljazair secara nyata, antara lain melalui pembentukan Komite Pendukung Perjuangan Kemerdekaan Aljazair, Maroko dan Tunisia diketuai oleh PM RI Mohamad Natsir dengan Sekjen Hamid Algadri dari Komisi Luar Negeri Parlemen Indonesia. Presiden RI Soekarno dalam kesempatan kunjungan ke Tunis tahun 1961 juga menerima Presiden Aljazair dalam pengungsian Dr. Ferhat Abbas dan mengirimkan bantuan kepada para pejuang Aljazair. Indonesia juga mengundang wakil-wakil Aljazair untuk hadir sebagai peninjau pada KAA Bandung 1955 yang mengakui perjuangan kemerdekaan bangsa Aljazair sebagai hak yang sah untuk memperoleh kemerdekaan. Front Pembebasan Nasional Aljazair (Front de Libération National/FLN) pada tahun 1956 – 1961 telah membuka kantor cabang di Jakarta yang dikepalai oleh Lakhdar Brahimi untuk menggalang dukungan masyarakat internasional khususnya dari Negara-negara anggota GNB bagi perjuangan kemerdekaan Aljazair.

2. Hubungan baik kedua Negara antara lain juga dilatarbelakangi oleh beberapa kesamaan seperti Indonesia dan Aljazair berpenduduk mayoritas muslim, sama-sama menganut politik luar negeri yang anti kolonialisme dan aktif mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah. Indonesia merupakan salah satu Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair tanggal 5 Juli 1962 dan KBRI merupakan salah satu Kedubes asing pertama yang dibuka di Alger tahun 1963. Setelah kemerdekaan Aljazair, hubungan persahabatan kedua bangsa semakin erat dan rakyat Aljazair memandang rakyat Indonesia sebagai saudara kandungnya.

3. Hubungan kedua negara sempat mengalami masa surut sebagai dampak dari perbedaan posisi masing-masing dalam masalah Timor Timur dan Sahara Barat. Namun sejak akhir dasa warsa 1980-an Menlu RI Ali Alatas dan Menlu Aljazair Lakhdar Brahimi berhasil memulihkan hubungan persahabatan dengan dicapainya saling pemahaman bahwa perdebatan masalah Timor Timur dan Sahara Barat di fora internasional tidak akan mengganggu hubungan bilateral yang fondasinya telah dibangun sejak masa perjuangan kemerdekaan Aljazair. Setelah itu kedua negara membentuk Komisi Bersama Untuk Peningkatan Kerjasama Ekonomi yang berhasil menyepakati beberapa perjanjian kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan dan sosial budaya.

4. Hubungan baik di antara kedua negara belum tercermin dalam frekwensi saling kunjung pejabat tinggi kedua negara. Di pihak Aljazair, pada tahun 1992 telah mengirimkan PM Sid Ahmed Ghozali untuk menghadiri KTT GNB di Jakarta. Presiden Megawati Soekarnoputri merupakan Kepala Negara RI pertama yang mengadakan kunjungan kenegaraan ke Aljazair pada tahun 2002.  Kunjungan balasan Presiden Abdelaziz Bouteflika ke Indonesia berlangsung pada tahun 2003. Saling kunjung ini menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama, seperti di bidang ekonomi perdagangan dan sosial budaya serta pembentukan Komisi Berama Tingkat Menlu. Pada tahun 2005 Presiden Abdelaziz Bouteflika kembali berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri KTT Asia – Afrika yang merupakan Comemorative Summit untuk KAA Bandung tahun 1955. Indonesia sangat menghargai partisipasi dan peran aktif Presiden Aljazair dalam KTT Asia Afrika Bandung 2005 dan mengharapkan dukungan penuh Aljazair bagi implementasi hasil KTT Asia – Afrika Bandung 2005, yakni New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP).

5. Pada tiga tahun terakhir ini, pejabat tinggi Aljazair yang berkunjung ke Indonesia adalah Menteri Energi & Pertambangan Dr. Chakib Khelil (Juli 208) dan Menteri Pekerjaan Umum Dr. Amar Ghoul (Januari 2009) serta Menteri Penataan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Pariwisata, Dr. Cherif Rahmani (Februari 2010). Sementara itu dari Indonesia telah berkunjung ke Alger Menteri Agama RI, H. Maftuh Basyuni (April 2008) dan Meneg BUMN RI Dr. Sofyan Djalil (Juni 2009). Sementara itu Menlu RI pada tahun 2008 juga merencanakan kunjungan ke Alger sebagai bagian dari lawatan ke negara-negara di Afrika Utara. Tetapi rencana tersebut tidak terlaksana karena pihak Aljazair belum siap menyelenggarakan Sidang Komisi Bersama Tingkat Menlu yang ke-II (Sidang ke-I berlangsung di Jakarta pada tahun 2003). Demikian pula, Menteri PU RI dan Menteri Pertanian RI juga merencanakan kunjungan kerja ke Aljazair pada tahun 2010 tetapi belum dapat terlaksana karena harus melaksanakan rekonstruksi paska  bencana alam di Mentawai dan Jateng / Jogja.

6. Di bidang politik, kedua negara senantiasa melakukan kerjasama untuk saling dukung di berbagai fora internasional dan regional, seperti GNB, OKI, G. 15, Kelompok 77 dan PBB.

7. Di bidang ekonomi, nilai perdagangan kedua negara belum mencerminkan potensi kedua negara. Untuk komoditi non-migas, surplus untuk Indonesia. Total Neraca Perdagangan bilateral tahun 2009 berjumlah US$ 399.463,-. Dari jumlah tsb, ekspor Indonesia tahun 2009 mencapai US$ 234.719, turun 39 % dibanding tahun 2008 karena dampak krisis keuangan global. Tahun 2010 telah kembali pulih, untuk 6 bulan pertama nilainya naik 5 % dibanding periode yang sama tahun 2009.

8. Upaya peningkatan kerjasama bilateral selain dilakukan di sektor “tradisional” seperti politik, ekonomi dan perdagangan, juga dilakukan di sektor “non-tradisional”, seperti administrasi (good governance), dan pembangunan infrastruktur. Di sektor administrasi, Ketua BPK RI, Prof Dr. Anwar Nasution pada tgl 26-29 April 2009 telah berkunjung ke Alger dan menandatangani MOU dengan Ketua Cour de Comptes (Badan Audit Nasional) Aljazair, Mr. Abdelkader Benmarouf, untuk peningkatan kerjasama. Pihak Aljazair sangat menghargai perkembangan tsb yang sejalan dengan agenda Presiden Bouteflika yang mempunyai komitmen dalam pemberantasan korupsi dan good governance.

9. Sementara itu di sektor infrastruktur, terdapat peluang usaha yang sedang berkembang pesat di Aljazair. Saat ini Aljazair sedang merampungkan pembangunan  jalan bebas hambatan sepanjang 1100 km menghubungkan perbatasan Aljazair-Tunis di sebelah Timur dengan Aljazair – Maroko di sebelah Barat. BUMN RI PT Wijaya Karya berpartisipasi dalam proyek tsb. Saat ini  (per akhir Nopember 2010) terdapat 1812 tenaga kerja terampil Indonesia bekerja di proyek tsb. Program pembangunan infrastruktur tsb masih akan terus berlanjut untuk periode 2010 - 2014 dimana anggarannya telah disetujui Parlemen Aljazair, mencapai US$ 286 milyar yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur kawasan Aljazair Tengah dan Selatan. Beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang sedang disiapkan untuk dilaksanakan pada periode tsb adalah:

Perkembangan Hubungan Parlemen RI - Aljazair

1. Hubungan antar Parlemen RI – Aljazair merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan antar kedua bangsa yang telah dirintis sejak masa perang kemerdekaan Aljazair (1954-1962). Dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Aljazair, Parlemen Indonesia membentuk Komite Solidaritas Perjuangan Bangsa Aljazair, Tunisia dan Maroko yang diketuai oleh Moh. Natsir dan Sekjen Hamid Algadri.

2. Setelah kemerdekaan Aljazair, kegiatan saling kunjung diantara Parlemen kedua negara terus berlangsung. Perkembangan yang terakhir adalah kunjungan Ketua MPR RI Dr. Amien Rais tahun 2001 yang kemudian dibalas oleh kunjungan Ketua Senat Aljazair, Mr. Abdelkader Bensalah pada tahun 2002. Kunjungan ini juga telah dibalas kembali oleh Ketua MPR RI Dr. Hidayat Nur Wahid pada tgl 29 Mei – 1 Juni 2009. Sementara itu pada tingkat Pimpinan APN (National People’s Assembly), Ketua APN Mr. Amar Saidani pada tahun 2006 telah ke Jakarta dalam rangka menghadiri Sidang Asia Africa Parliamentary Forum dan tahun 2007 menghadiri IPU General Assembly di Bali. Sementara itu dari Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Zaenal Maarif berkunjung ke Aljazair pada bulan Desember 2007 dan Drs. Priyo Budi Santoso tanggal 3 – 8 April 2010.

3. Kegiatan saling kunjung juga terjadi pada tingkat Komisi dan Pansus DPR RI. Kunjungan Pansus DPR RI yang terakhir adalah Pansus DPR RI untuk RUU Pembangunan Pedesaan  diketuai oleh KH. Yusuf Supendi berkunjung pada tgl 23 – 27 Juni 2009. Kunjungan Komisi I DPR RI diketuai oleh Sidharto Danusubroto  pada tgl 20 – 24 April 2008. Kedua Parlemen sepakat untuk membentuk Persahabatan Parlemen RI – Aljazair Untuk Peningkatan Kerjasama yang dinyatakan dalam Agreed Minutes. Diharapkan MOU mengenai pembentukan Persahabatan tsb dapat ditandatangani oleh Ketua Parlemen kedua negara dalam kesempatan pertemuan mendatang di Jakarta yang direncanakan akan berlangsung pada tanggal 8  Desember 2010.

4. Sebagai wujud dari niat untuk meningkatkan persahabatan tsb, APN telah membentuk Groupe Parlementaire d’Amitié Indonésie-Algerie (Kelompok Perahabatan Parlemen Indonesia-Aljazair) di APN yang diketuai oleh Mr. Ahmed Maouche (RND) dengan 21 anggota. Daftar nama terlampir.

5. Membalas Kunjungan Komisi I DPR RI, Komisi Luar Negeri dan Emigrasi APN, yang diketuai oleh Mr. Reguig Bentabet telah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada bulan Februari 2009. Selama kunjungan di Indonesia Delegasi APN tersebut  telah diterima oleh Komisi I DPR RI; Wakil Ketua DPR RI, Drs. Muhaimin Iskandar; Ketua MPR RI, Dr. Hidayat Nurwahid, Menlu RI, Dr. N. Hassan Wirajuda; dan berkunjung ke Museum KAA Bandung. Sebagai kunjungan balasan, Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Aljazair yang berjumlah sebelas (11) orang, dipimpin oleh C.P Samiadji Massaid (FPD) telah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Alger, Aljazair pada tanggal 20 – 24 September 2009.

KESEPAKATAN BILATERAL RI – ALJAZAIR